Perlinsos.

Sistem Perlinsos digital mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat proses pendaftaran hingga pemutakhiran status kelayakan penerima manfaat.

Anggaran tersebut meningkat sekitar 8,2 persen dibandingkan dengan tahun ini yang sebesar Rp508,2 triliun.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti ketidaksempurnaan akurasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merekap desil yang memuat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menkeu Sri Mulyani ungkap APBN 2026 alokasikan Rp508 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos). Anggaran ini wujudkan komitmen pemerintah lindungi masyarakat tidak mampu sepanjang hayat melalui berbagai program dari bayi hingga lansia, mencakup PKH, KIP, beasiswa, jaminan kehilangan pekerjaan, subsidi KUR & JKN, serta bantuan lansia.