Kumpulan Berita
Partai Demokrat mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu penangguhan atas berlakunya Undang-undang KPK.
Dwi Anggono mengusulkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu penangguhan atas berlakunya Undang-undang KPK hasil revisi.
Ade menerangkan, Undang-undang KPK bukanlah sesuatu yang tidak boleh direvisi.
KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan atau tidaknya Perppu.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengundang sejumlah BEM di Jakarta guna melakukan dialog terkait tuntutan mahasiswa menolak UU KPK.
Partai Gerindra menyatakan enggan mencampuri rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengeluarkan Perppu KPK.
Margarito Kamis mengingatkan soal Perppu yang pernah dikeluarkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada masa kepemimpinannya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap pasang badan membela Presiden Joko Widodo (Jokowi).