Kumpulan Berita

Pertambangan


Hot Issue
8 October 2025

Aturan Terbit, Menkop Sebut Koperasi Bisa Kelola Tambang Mineral dan Batu Bara

Koperasi kini dapat mengelola tambang minerba berkat PP No. 39 Tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah dengan potensi tambang, dengan luas lahan hingga 2.500 hektar per koperasi.

Hot Issue
5 October 2025

Usai Nikel, AMM Garap Tambang Batu Bara Produksi 7 Juta Ton

AMM, anggota dari PT Putra Perkasa Abadi (PPA) memperluas portofolio bisnisnya ke sektor pertambangan batu bara.

Nasional
27 September 2025

KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Dana Jaminan Reklamasi Kawasan Tambang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya perbaikan tata kelola dana jaminan reklamasi pascatambang.

Hot Issue
18 September 2025

Industri Alat Berat RI Kuasai 40 Persen Pasar ASEAN

Industri alat berat Indonesia menguasai hampir 40% pasar ASEAN, didorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pertambangan. Target food estate Presiden Prabowo juga mendukung. Meski perang dagang global menjadi tantangan, prospek industri ini tetap menjanjikan, didukung komoditas batu bara dan nikel.

Hot Issue
17 September 2025

Tren Pertambangan Hijau di Tengah Kenaikan Harga Batu Bara

Industri pertambangan terus berbenah dan mengarah ke tren pertambangan hijau. Hal ini ditangkap industri alat berat untuk mengikuti tren pertambangan hijau

Hot Issue
17 September 2025

Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Ini Penjelasan Kementerian ESDM dan KLH

PT Gag Nikel yang kembali beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya merupakan salah satu proses evaluasi dan audit lingkungan.

Hot Issue
23 August 2025

Bahlil Sikat Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu

Bahlil Lahadalia menegaskan penegakan hukum terhadap praktik penambangan ilegal di Tanah Air dilakukan tanpa pandang bulu.

Property
21 August 2025

Prabowo Perintahkan Tanah Tak Berizin Dikelola Negara Jadi Lahan Pertanian

ahan-lahan yang tidak berizin akan dikelola negara menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto