Pilkada Langsung.

GKSR juga mengajukan beberapa usulan lain terkait RUU Pilkada, termasuk mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah.

Tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan Pilkada dinilai menjadi persoalan serius bagi demokrasi di Indonesia. Fenomena ini terlihat dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan sejak tahap pencalonan, meski belum tentu kandidat bisa maju dalam kontestasi.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa usulan Pilkada dipilih DPRD baru sebatas wacana.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, belum menentukan sikap terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.