Kami mencatat, ada berbagai masalah aktual yang sering terjadi dalam Pilkada.

Kemendagri mendukung wacana mantan narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri ke pentas pemilihan kepala daerah (pilkada).

DPR tidak mempermasalahkan mantan narapidana korupsi ikut Pilkada 2020, asal sesuai dengan undang-undang.

Sebetulnya ini sudah menghitung banyak hal.

Bagi calon ini akan lama banget. Perhatikan dengan serius.

Arief tak menampik jika pada pelaksanaan pilkada atau pemilu yang akan mendatang e-voting akan diterapkan karena lebih efektif dan efisien.

Pesta demokrasi itu akan dihelat di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Pilkada serentak dijadwalkan akan dilaksanakan pada 23 September 2020,” kata Pramono.