pilpres

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu wajib segera dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisah pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Dalam putusan MK, pemilihan nasional baik Pileg DPR, DPD dan Pilpres digelar secara serentak

Dede Yusuf Macan Effendi mengaku, pihaknya menampung usulan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ada jeda dua tahun.

Hal ini diungkapkan Yusril menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold.

Pembacaan putusan dilaksanakan di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan nomor 62/PUU-XXI/2023 soal persyaratan ambang batas calon peserta Pilpres.

Donald Trump yang diusung Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat memperebutkan kursi presiden

Seluruh pihak turut mengikuti secara seksama pembacaan putusan yang dibacakan hakim secara bergantian.