Kementerian BUMN menerapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan perseroan negara terutama dalam pemberian PMN.

Erick Thohir mencatat, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diterima manajemen perseroan harus dipertanggung jawabkan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperbolehkan mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Menteri BUMN Erick Thohir tak segan mencopot direksi BUMN jika melanggar Peraturan Menteri (Permen) BUMN Penyertaan Modal Negara (PMN).

Ada pencopotan direksi BUMN jika melanggar Peraturan Menteri (Permen) BUMN ihwal Penyertaan Modal Negara.

Menteri BUMN Erick Thohir bakal menerbitkan dalam Peraturan Menteri BUMN (Permen) mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN).

Erick Thohir menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) soal tata cara pengelolaan dan restrukturisasi Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pemerintah memberikan suntikan dana ke BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp186,47 triliun.