Kumpulan Berita
Memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra.
Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto tak memungkiri ada upaya pihak tertentu yang ingin menunda Pemilu 2024.
Mahfud pun mengibaratkan kesalahan putusan PN Jakpus ini dengan legalisasi pernikahan ke Pengadilan Militer
Nama hakim tersebut tercantum dalam putusan setebal 108 halaman itu.
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM mengatakan putusan PN Jakpus untuk menunda pemilu harus ditolak.
PN Jakpus diketahui mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA).
Mahfud MD mengatakan majelis yang memutuskan penundaan Pemilu 2024, tidak mengerti taksonomi hukum.
PN Jakpus mempersilakan KPU banding putusan tunda Pemilu 2024.