Kumpulan Berita

PPH


Hot Issue
17 April 2026

Pemerintah Bakal Tanggung PPh 21 di 2026, Ini Kriteria Pekerja dan Perusahaan yang Bebas Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendorong para pelaku industri untuk memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Saat ini, pemerintah menyiapkan Rp500 miliar untuk menanggung pajak yang dibebankan kepada pekerja.

Hot Issue
20 October 2025

Pajak E-Commerce Ditunda, Purbaya Tunggu Ekonomi RI Naik ke 6 Persen

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, seharusnya pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5?gi para merchant

Hot Issue
19 September 2025

Kadin: Pemerintah Harus Perhatikan Pengusaha Menengah

Kadin menekankan pentingnya perhatian pemerintah pada pengusaha menengah agar bisa naik kelas, mendapat pendanaan, mengembangkan industri, dan menyerap tenaga kerja. Insentif UMKM sudah ada, perlu diperluas ke pengusaha menengah.

Hot Issue
Minggu 09 Februari 2025 09:05 WIB

Pegawai Sektor Padat Karya Bebas Pajak Penghasilan, Ini Penjelasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan insentif PPh 21 DTP berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2025, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025.

Hot Issue
16 December 2024

Pekerja dengan Gaji Rp10 Juta Bebas PPh Mulai 2025

Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPH) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta mulai 2025

Hot Issue
25 November 2024

Jadi Penopang Ekonomi, Tarif PPh 0,5% bagi UMKM Perlu Diperpanjang

PPh Final sebesar 0,5% bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diperpanjang

Smart Money
17 August 2024
Hot Issue
12 August 2024

Mengenal Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Mengenal jenis-jenis pajak di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi.

Hot Issue
Jum'at 02 Februari 2024 07:03 WIB

Penjelasan DJP soal Pajak Penghasilan dengan Hitungan TER

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menegaskan bahwa hitungan baru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.