Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa program makan bergizi gratis (MBG) memiliki banyak kekurangan. Bahkan, Prabowo mengungkapkan lebih dari 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sudah ditutup karena tak memenuhi standar.

Presiden Prabowo Subianto menggunakan falsafah Sunda, saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025??"2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap mendengar kritik yang disampaikan para politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia pun merasa pilu sekaligus berterima kasih.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Presiden, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal tersebut.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri di kabinetnya untuk waspada, terhadap akal-akalan birokrat yang kerap memanfaatkan waktu lelah pejabat untuk meminta tanda tangan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras dan terbuka kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pidato penyampaian KEM-PPKF 2027 di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).