Prabowo Subianto.

Presiden menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa program makan bergizi gratis (MBG) memiliki banyak kekurangan. Bahkan, Prabowo mengungkapkan lebih dari 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sudah ditutup karena tak memenuhi standar.

Presiden Prabowo Subianto menggunakan falsafah Sunda, saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025??"2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

KEM-PPKF dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tersebut diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap mendengar kritik yang disampaikan para politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia pun merasa pilu sekaligus berterima kasih.

Presiden Prabowo Subianto memaparkan peta jalan (roadmap) untuk merombak sektor energi nasional demi mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Kepala Negara menegaskan bahwa kedaulatan energi adalah harga mati untuk menyelamatkan devisa negara yang selama ini terkuras.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri di kabinetnya untuk waspada, terhadap akal-akalan birokrat yang kerap memanfaatkan waktu lelah pejabat untuk meminta tanda tangan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).