publisher rights.

Komite independen dari Dewan Pers ini diperlukan guna menjembatani konflik kepentingan antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers

Salah satu mandat aturan ini adalah pembentukan komite yang akan ditugaskan untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menjelaskan alasan tidak memasukkan perwakilan perusahaan pers ke Komite Publisher Rights.

Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Lantai 7 Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa (5/3/2024) siang.

Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Lantai 7 Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa (5/3/2024).

Perpres publisher rights bakal berlaku pada Agustus 2024, apakah bakal ikut menyasar konten kreator?

Forum Pemred salah satu inisiator dalam menyusun regulasi ini sejak awal 2020.

Presiden Jokowi telah resmi mengesahkan Perpres Publisher Rights.