Kumpulan Berita

Purbaya Yudhi Sadewa.


Hot Issue
31 July 2026

Ini Sikap Purbaya soal MK Putuskan Anggaran MBG Dipisah dari Dana Pendidikan

Pemerintah akan mematuhi putusan MK terkait pemisahan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dana pendidikan.

Hot Issue
29 July 2026

Purbaya Optimistis Penjabat Sementara Gubernur BI Mampu Redam Sentimen Pasar 

Pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah transisi kepemimpinan di jajaran otoritas moneter. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa penunjukan Destry Damayanti sebagai pejabat sementara untuk menahkodai Bank Indonesia (BI) bakal menjadi langkah krusial dalam memulihkan kepercayaan investor dan menstabilkan sentimen pasar.

Hot Issue
29 July 2026

Purbaya soal Danantara Ikut Rapat KSSK hingga Isu Jadi Gubernur BI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi penjelasan Danantara ikut rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Selasa (28/7/2026)

Hot Issue
28 July 2026

Danantara Ikut Rapat KSSK, Purbaya: Sebagai Undangan dan Tak Punya Hak Suara!

Danantara pertama kalinya menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada hari ini. Purbaya menyebut sebagai undangan.

Hot Issue
28 July 2026

Purbaya Buka-bukaan soal Keuangan Negara

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi vital Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas keuangan negara.

Hot Issue
27 July 2026

Purbaya dan Mendagri Bahas Anggaran Rp706,3 Triliun

Purbaya menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya TKD.

Hot Issue
24 July 2026

Purbaya Dukung Program Badan Karantina Secara Bertahap, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mendukung penguatan kapasitas Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Hot Issue
24 July 2026

Usai Bertemu Kepala Barantin, Purbaya Sebut Aturan PMK 19 Bukan Dicabut tapi Ditunda

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 tidak dicabut, melainkan hanya ditunda implementasinya terkait pengawasan bersama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) di fasilitas Bea Cukai karena ketidaksiapan teknis di masa lalu.