Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa resmi memegang mandat baru dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomposisi Rupiah dan Valas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk melakukan tindakan hukum terhadap sejumlah perusahaan baja asal China yang beroperasi secara ilegal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga kuat melakukan praktik penggelapan pajak secara masif serta penyalahgunaan identitas kependudukan.

Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana tegas untuk melakukan tindakan hukum terhadap sejumlah perusahaan baja asal China.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah temuan krusial hasil taklimat awal tahun bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Fokus utama sorotan pemerintah tertuju pada praktik kecurangan sistemik di sektor ekspor-impor yang memicu kebocoran penerimaan negara, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan keras terhadap kinerja internal kementeriannya, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal ini menyusul realisasi defisit APBN 2025 yang melebar hingga 2,92 persen, mendekati batas maksimal legal sebesar 3 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bergeming menghadapi protes pelaku usaha, khususnya dari sektor kelapa sawit, terkait kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa langkah penagihan terhadap 200 penunggak pajak terbesar di Indonesia telah membuahkan hasil signifikan pada penutupan tahun lalu.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan anggaran sepanjang tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai defisit yang terjadi. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa total pembiayaan yang ditarik hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp744 triliun.