Kumpulan Berita
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menyoroti usulan advokat Juniver Girsang, agar revisi KUHAP melarang media melakukan siaran langsung persidangan tanpa izin pengadilan. Usulan itu ditolak Iwakum.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan dibahas di komisinya.
Namun belakangan, Komisi III DPR RI meluruskan informasi yang beredar.
Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas.
Penguatan dominus litis dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai akan membuat penegakan hukum (gakkum) lebih efektif. Terlebih, dalam sistem hukum Indonesia, jaksa memegang kendali penuh
Seperti kontroversi kewenangan jaksa yang terlalu luas dalam proses penyidikan.
Menurut pakar hukum Suparji Ahmad, dampak yang bisa ditimbulkan adalah tidak tercapai apa yang diharapkan karena terganggunya sinkronisasi dan harmonisasi kinerja APH.
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan.