Kumpulan Berita
Revisi KUHAP
Soal KUHAP Baru, Pakar Hukum: Menjawab Kebutuhan Zaman
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat paripurna, Selasa 18 November 2025.
Komisi III DPR-Pemerintah Sepakat Sahkan RKUHAP di Rapat Paripurna
Komisi III DPR RI menyetujui Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk dibawa ke tingkat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.
Bahas RKUHAP, Komisi III DPR Bakal Panggil KPK hingga Komnas HAM
Memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025??"2026, Komisi III DPR RI akan melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Soroti Usulan Larangan Siaran Langsung Sidang Pengadilan di Revisi KUHAP, Iwakum: Tak Sesuai Asas Persidangan Terbuka
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menyoroti usulan advokat Juniver Girsang, agar revisi KUHAP melarang media melakukan siaran langsung persidangan tanpa izin pengadilan. Usulan itu ditolak Iwakum.
Terima Surpres, Revisi KUHAP Bakal Dibahas Komisi III DPR
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan dibahas di komisinya.
Pakar Hukum: Publik Resah Ada Upaya Pelemahan Kejagung!
Namun belakangan, Komisi III DPR RI meluruskan informasi yang beredar.
Peran Polri Harus Diperkuat, RUU KUHAP Dinilai Bisa Memicu Disharmoni Penegak Hukum
Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas.
Akademisi Sebut Penguatan Dominus Litis dalam Revisi KUHAP Tingkatkan Efektivitas Gakkum
Penguatan dominus litis dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai akan membuat penegakan hukum (gakkum) lebih efektif. Terlebih, dalam sistem hukum Indonesia, jaksa memegang kendali penuh