Kumpulan Berita
Revisi KUHAP.
Bahas RKUHAP, Komisi III DPR Bakal Panggil KPK hingga Komnas HAM
Memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025??"2026, Komisi III DPR RI akan melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Geram Dituding Tak Transparan, Habiburokhman Minta Publik Menginap di DPR Pantau Revisi KUHAP
Habiburokhman merasa geram karena dituding pembahasan revisi KUHAP ini bersama pemerintah tidak transparan.
Soroti Usulan Larangan Siaran Langsung Sidang Pengadilan di Revisi KUHAP, Iwakum: Tak Sesuai Asas Persidangan Terbuka
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menyoroti usulan advokat Juniver Girsang, agar revisi KUHAP melarang media melakukan siaran langsung persidangan tanpa izin pengadilan. Usulan itu ditolak Iwakum.
Pakar Hukum: Publik Resah Ada Upaya Pelemahan Kejagung!
Namun belakangan, Komisi III DPR RI meluruskan informasi yang beredar.
Revisi KUHAP Momentum Menata Ulang Koordinasi Polri dan Kejaksaan di Sistem Peradilan Pidana
Akademisi dan praktisi hukum menyoroti urgensi sinergi antara kedua institusi.
Peran Polri Harus Diperkuat, RUU KUHAP Dinilai Bisa Memicu Disharmoni Penegak Hukum
Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas.
RUU KUHAP Dinilai Akan Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan
Seperti kontroversi kewenangan jaksa yang terlalu luas dalam proses penyidikan.
Asas Dominus Litis di RKUHAP Dinilai Ciptakan Lembaga Monopolistik
Salah satu hal yang paling jelas dalam penerapan asas Dominus Litis pada RKUHAP adalah Kejaksaan bisa memiliki dominasi pada proses penyidikan dan penyelidikan.