Revisi UU KPK

Saut mengatakan, 9 poin dalam draf revisi itu tidak terkait dengan UU No 7 Tahun 2006, yang merupakan ratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB.

Revisi UU KPK ternyata diusulkan oleh 6 anggota DPR dari parpol-parpol pendukung Jokowi. Berikut rinciannya.

DPR RI kembali melakukan Revisi Undang-Undang KPK. Ada enam orang pengusulnya.

Para pegawai KPK juga terpantau bergandengan tangan satu sama lain mengitari gedung Merah Putih KPK.

Tanggapan Fahri ini terkait dengan penolakan keras yang dikeluarkan oleh Pimpinan KPK terkait revisi UU KPK.

Dia menyebut terdapat empat poin dalam draf revisi Undang-Undang KPK yang berpotensi membuat lembaga antirasuah mati suri.

Wadah Pegawai KPK menolak usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Jokowi membatalkan revisi Undang-Undang KPK.