RKUHP.

KUHP sebenarnya diberlakukan di Indonesia sejak 1918.

FPDIP menerima dengan baik daftar inventarisasi masalah (DIM).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih dibahas oleh DPR setelah pemerintah merivisi beberapa bagian.

Hal itu sejalan dengan tidak digubrisnya delapan poin keberatan terhadap RKUHP oleh Dewan Pers

Pujiyono meminta masyarakat memahami terlebih dahulu terkait 14 Isu krusial yang tengah heboh menjadi polemik di masyarakat.

Terdapat 7 penyempurnaan yang dilakukan pemerintah sebagai hasil sosialisasi

Dalam salah satu isi kitab pidana tersebut, juga dijelaskan soal aturan ketertiban umum pada malam hari.

Karena merupakan delik aduan, presiden atau wapres harus menyampaikan laporan secara tertulis