IJTI menyambut baik langkah pemerintah mencabut sejumlah pasal yang mengatur tentang pers dalam RUU Cipta Kerja.

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan akan kembali dibahas DPR.

Jika ingin penerapannya lebih tegas, kata Mahfud, hukuman mati untuk koruptor bisa diselipkan dalam RKHUP.

Perlu sekali melibatkan kelompok-kelompok masyarakat karena semua akan terkena jika sudah jadi undang-undang.

Proses perumusan RKUHP diharapkan sesuai dengan kondisi bangsa saat ini yang mengundang pro dan kontra dari beragam pihak.

Fitri mengatakan, di bagian wajah adiknya terdapat luka memar yang tak wajar sehingga sulit dikenali.

Jenazah Akbar Alamsyah, korban demonstrasi berujung rusuh di DPR, dimakamkan pada Jumat pagi ini.

Sebanyak 35,2 menyatakan setuju ada kepentingan politik, 43,9 menyatakan tidak setuju