Kumpulan Berita
Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan, dua RUU ini telah menjadi perhatian banyak pihak.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan, pihaknya akan kembali menggelat rapat terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP), pada Selasa 17 Juni 2025 mendatang.
Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun, setuju pemberian kewenangan kepada Kejaksaan untuk menangani perkara pidana secara langsung.
Asas dominus litis dalam hukum pidana menyatakan bahwa kejaksaan memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan diteruskan ke pengadilan atau tidak.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus telah bersepakat untuk umumkan pendamping Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta pada awal pekan depan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang sebelumnya berupa rancangan.
Menurut Hotman, penetapan RKUHP akan menimbulkan banyak petugas akan mendapatkan ladang basah.
Pihak asing ikut menyoroti pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.