RKUHP.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih dibahas oleh DPR setelah pemerintah merivisi beberapa bagian.

Ada dua cara yang akan dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan 14 masalah dalam RKUHP.

Hal itu sejalan dengan tidak digubrisnya delapan poin keberatan terhadap RKUHP oleh Dewan Pers

Terdapat 7 penyempurnaan yang dilakukan pemerintah sebagai hasil sosialisasi

Dalam draf final RKUHP tersebut diatur hukuman bagi orang yang menyerukan penggantian Ideologi Pancasila dengan ideologi lain

Dalam salah satu isi kitab pidana tersebut, juga dijelaskan soal aturan ketertiban umum pada malam hari.

Makar terhadap presiden dan wapres pada Pasal 191, dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan wapres.

Hal tersebut termaktub dalam bagian Keempat tentang Perzinahan Pasal 416 RKUHP.