rumah subsidi

Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan rumah susun

Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga maksimal 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Bunga pun tetap flat sebesar 5%.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan perluasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah susun (rusun) subsidi hingga tipe 45.

Pemerintah mematangkan mekanisme tata kelola hibah lahan dari Lippo Group di kawasan Meikarta, Cikarang, untuk mendukung program hunian subsidi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan alokasi untuk program KUR Perumahan tahun naik dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun pada tahun 2026.

Maruarar Sirait menegaskan bahwa suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tetap sebesar 5 persen flat hingga masa angsuran berakhir.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi per 11 Juni 2026 telah mencapai 77.532 unit rumah atau 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit.

Perluasan insentif fiskal seperti penghapusan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah