Kumpulan Berita
Memiliki rumah yang aman dan nyaman masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga prasejahtera di Indonesia. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjalankan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemanfaatan aset tersebut dapat menekan biaya pembebasan lahan yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam pembangunan rumah di kawasan perkotaan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi terbesar di Indonesia. Hingga akhir Juli 2026, BTN telah merealisasikan puluhan ribu unit KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sekaligus memperkuat perannya dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengklaim penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat rekor tertinggi sepanjang program tersebut berjalan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menerima kunjungan delegasi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin leh Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan, Ni Hong, di Jakarta, Rabu (29/7/2026). Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi strategis dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah melalui pertukaran teknologi, dukungan pembiayaan, serta investasi.
Presiden Prabowo Subianto, akan menghadiri dan menyaksikan Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026).
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan serta komitmen Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyediakan hunian bagi MBR
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan rumah susun