rumah subsidi.

Presiden Prabowo Subianto mempercepat program perumahan. Percepatan program pembangunan perumahan rakyat menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan sosial di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto melakukan percepatan pembangunan perumahan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan milik BUMN.

Target pemerintah membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk menutup backlog perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggarap kebijakan anyar berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu DPR RI dalam mengakselerasi program rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam rapat terbatas di Kementerian PKP pada Jumat (20/2/2026).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengaku telah berkoordinasi dengan Danantara

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membidik pembiayaan rumah rendah emisi hingga 20.000 unit pada tahun 2026. Perseroan juga meningkatkan porsi pembiayaan berkelanjutan sebagai wujud komitmen perseroan dalam menerapkan praktik perbankan yang ramah lingkungan (green banking) demi mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan dan mengurangi emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim.