Ketua Umum Himpera Endang Kawidjaja menilai bahwa penghentian pembangunan untuk rumah subsidi diakibatkan karena tertunda nya kuota tambahan dari rumah subsidi. Karena tertunda, membuat para pengembang tidak memiliki modal untuk membangun lagi.

Para pengemban menyebut ini pertama kalinnya pembiayaan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kehabisan kuota. Pasalnya, sejak diluncurkan pada tahun 2015 lalu, kuota FLPP selalu lebih.

Para pengembang menyayangkan lambatnya respons pemerintah dalam menutupi kekurangan kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat penyaluran KPR FLPP hingga 17 September 2019 mencapai Rp5,57 triliun.

Hingga 17 September 2019, penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp5,57 triliun.

Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran Rp1,5 hingga Rp2 triliun untuk KPR dengan skema FLPP.

Program Satu Juta Rumah masih menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan

Kementerian PUPR menyebut skema khusus rumah subsidi untuk PNS belum bisa diterapkan tahun ini.