Kumpulan Berita

Said Iqbal


Hot Issue
7 May 2026

10 Perusahaan Tekstil, Garmen hingga Elektronik RI Terancam Tutup, PHK Massal di Depan Mata

Perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran berdampak bagi penutupan perusahaan di bidang tekstil, garmen, plastik, hingga elektronik di Indonesia.

Nasional
7 May 2026

Said Iqbal Beberkan Dampak Perang Iran, Perusahaan Tekstil hingga Garmen Bisa Tutup

Said Iqbal menyebut, dalam 3 bulan kemungkinan bakal ada PHK massal di industri tekstil, garmen, hingga plastik.

Hot Issue
1 May 2026

May Day 2026: Said Iqbal Singgung PHK hingga Minta THR Bebas Pajak di Depan Prabowo

Said Iqbal menyampaikan sejumlah tuntutan dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jumat (1/5/2026).

Hot Issue
7 April 2026

Buruh Siapkan 6 Tuntutan dalam Aksi May Day 2026, Ini Daftarnya

Ratusan ribu buruh akan menggelar aksi May Day di DPR pada 1 Mei 2026. Ada enam isu utama yang akan dibawa dalam May Day 2026.

Hot Issue
13 March 2026

KSPI Catat 25 Ribu Buruh Tak Dapat THR

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan bahwa hingga batas waktu pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang ditetapkan pemerintah, masih terdapat puluhan ribu buruh yang belum menerima haknya.

Hot Issue
Selasa 24 Februari 2026 16:06 WIB

KSPI Tolak Impor Mobil India, Dinilai Ancam Buruh Lokal

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras pengadaan 105.000 unit mobil pick up yang diimpor dari India untuk memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Hot Issue
24 December 2025

Said Iqbal Sebut UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Masih di Bawah Standar Layak Hidup

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan penolakan terhadap keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan. Penetapan tersebut dihitung menggunakan indeks tertentu sebesar 0,75.

Hot Issue
17 December 2025

Bos Buruh Klaim Tak Dilibatkan dalam Perumusan UMP 2026 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.