SBN.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap langkah Bank Indonesia (BI) yang merilis insentif bagi bank penampung Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Bauran stimulus ini dirancang untuk mengatasi isu segmentasi likuiditas yang sempat membayangi pasar uang domestik, sekaligus mengoptimalkan laju intermediasi industri perbankan ke sektor riil.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 menembus Rp10.293,69 triliun, terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun (87,11 persen) dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun (12,89 persen). Dalam semester I 2026, total utang tersebut membengkak Rp655,79 triliun.

Purbaya mengungkapkan, pemerintah masih aktif menjalankan strategi intervensi dengan melakukan aksi beli instrumen Surat Berharga Negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk tahun anggaran 2026.

Kemenkeu memasang target ambisius sebesar Rp25 triliun dari penjualan produk Surat Berharga Negara (SBN) ritel terbaru.

Danantara Indonesia menilai bahwa penempatan sebagian dana pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) merupakan praktik standar.

Rupiah melemah tipis terhadap Dolar AS di akhir pekan, sejalan dengan tren mata uang Asia lainnya. BI melaporkan net outflow SRBI namun total modal asing masih inflow. Penurunan cadangan devisa juga memengaruhi pergerakan Rupiah. BI terus memperkuat koordinasi.

Utang pemerintah pusat turun menjadi Rp9.138 triliun per Juni 2025. Rasio utang terhadap PDB 39,86%, masih aman di bawah batas UU. Data utang akan dirilis per kuartal demi kredibilitas statistik.