Sensus Ekonomi 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta warga Jakarta untuk terbuka dan membantu petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 15 September 2026.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani ikut dalam proses pendataan Sensus Ekonomi yang dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Muzani menekankan bahwa ketersediaan basis data ekonomi yang akurat memegang peranan krusial sebagai fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional di masa depan.

Prabowo mengajak masyarakat untuk ikut mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya.

Data tersebut akan menjadi dasar bagi Kemenperin untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang tidak kooperatif.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara terbuka melakukan studi banding dan bertukar pikiran dengan delegasi National Bureau of Statistics (NBS) China guna memutakhirkan strategi operasional di Indonesia.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) ternyata tidak hanya menjadi agenda prioritas bagi Indonesia, melainkan juga menjadi gerakan global yang dilakukan secara serentak oleh sejumlah negara di belahan dunia lain.

Sensus Ekonomi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia.

BPS, Kemen PPPA, dan PNM resmi menggelar Kick Off Kolaborasi dalam rangka Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).