Soeharto Pahlawan Nasional.

Pemerintah mengajukan nama Soeharto dan Gus Dur menjadi pahlawan nasional ke Dewan Gelar.

Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, perlu diverifikasi dan dikaji secara mendalam sebelum diambil keputusan.

Aktivis 98, Ubedilah Badrun, menilai Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, tidak layak diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, Soeharto bahkan tidak memenuhi kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Ia menilai langkah tersebut akan menodai perjuangan reformasi 1998 yang justru menggulingkan rezim Orde Baru.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf memberikan penjelasan terkait masuknya nama Presiden kedua RI, Soeharto, ke dalam daftar 40 nama pahlawan nasional yang diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono menegaskan, Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan untuk pemberian gelar pahlawan nasional.