Tambang Ilegal

Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan aset rampasan negara senilai Rp6-7 triliun ke PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Aset sitaan dari perusahaan tambang ilegal ini diharapkan dapat memulihkan kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menemukan tumpukan harta karun yang mempunyai nilai fantastis.

Prabowo menegaskan langkah penyitaan dan pengembalian aset ke negara sebagai bukti serius penegakan Pasal 33 UUD 1945 dalam membasmi penyelundupan dan tambang ilegal

Satgas IKN berhasil membongkar praktik tambang ilegal, perambahan hutan, dan bangunan liar di kawasan konservasi Tahura. Truk bermuatan batu bara disita, dan kasusnya ditangani Polda Kaltim. Penegakan hukum dilakukan secara tegas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melantik sejumlah pejabat eselon I. Rotasi ini bertujuan meningkatkan kinerja kementerian, terutama dalam penertiban tambang ilegal dan program hilirisasi. Ahmad Erani Yustika dilantik menjadi Sekjen Kementerian ESDM, Irjen Pol Yudhiawan menjadi Inspektur Jenderal.

Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH), megindentifikasi adanya aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin di atas tanah tanah seluas 4,2 juta hektare.

Presiden Prabowo Subianto tengah menyoroti persoalan tambang ilegal. Ia bahkan mengumpulkan sejumlah menteri, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 19 Agustus 2025 malam.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal selama empat jam di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 19 Agustus 2025 malam.