Transparansi

Jasa Raharja menerapkan sentralisasi transaksi keuangan per 1 Oktober 2025 untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan. Sistem ini memusatkan proses approval pembayaran di Kantor Pusat, memperkuat tata kelola perusahaan, dan mempercepat penyaluran santunan kepada masyarakat.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyusun standar kearsipan untuk mewujudkan tata kelola yang tertib, seragam, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting untuk menjaga memori kolektif organisasi dan akuntabilitas kepada publik.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan korupsi yang terjadi di BUMN dan institusi pemerintah. Ia menyatakan hal ini sebagai tantangan besar yang harus diatasi, dengan transparansi sebagai kunci perbaikan.

Komisioner LMKN periode 2025-2028 dilantik. Pemerintah tekankan transparansi penarikan dan distribusi royalti. Kenaikan signifikan distribusi royalti jadi bukti sistem mulai berjalan. Permenkum 27/2025 perkuat regulasi & pengawasan.