Kumpulan Berita

Tuntutan Rakyat 17+8.


Nasional
13 September 2025

Dikontak Jenderal Bintang 1, Ferry Irwandi: TNI Minta Maaf, Urusan Selesai

Polemik antara CEO Malaka Project Ferry Irwandi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akhirnya menemukan titik terang.

Nasional
9 September 2025

Ratusan Mahasiswa Geruduk DPR Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat

Ratusan mahasiswa dari BEM SI mulai mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (9/9/2025) siang. Mereka memprotes tentang 17+8 tuntutan rakyat yang tak direalisasikan dengan baik.

Hot Issue
9 September 2025

Sebut Tuntutan 17+8 Hanya Suara Sebagian Kecil Rakyat, Menkeu Purbaya Minta Maaf

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung meminta maaf soal pernyataannya terkait tuntutan 17+8 yang kemarin ramai diperbincangkan

Hot Issue
8 September 2025

Menkeu Baru Pede Tuntutan 17+8 Bakal Hilang Otomatis dengan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Menurut Purbaya, salah satu upaya memenuhi tuntutan tersebut adalah memacu pertumbuhan ekonomi di angka 6 sampai 7%.

Nasional
8 September 2025

Prabowo Respons Tuntutan 17+8: Bentuk Tim Investigasi Independen Usut Kematian Affan Masuk Akal

Presiden Prabowo Subianto menanggapi positif tuntutan 17+8 yang disuarakan dalam demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia.

Megapolitan
6 September 2025

Didesak Bebaskan Demonstran, Polda Metro: Nanti Kita Lihat

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam merespons tentang 17+8 tuntutan rakyat, yang mana salah satu poinnya meminta para demonstran yang ditahan segera dibebaskan.

Nasional
5 September 2025

Kader Partai Perindo Aktif Buka Ruang Dialog, Andi Yuslim Patawari: Aspirasi Itu Wujud Kepedulian

Gelombang aspirasi masyarakat termasuk 17+8 Tuntutan Rakyat yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil merupakan suara arus bawah yang tak boleh diabaikan pemerintah.

Nasional
5 September 2025

Kunjungan Kerja Luar Negeri DPR Dimoratorium, Kecuali Undangan Kenegaraan

Kunjungan kerja luar negeri anggota DPR RI dimoratorium terhitung sejak 1 September 2025. Keputusan itu diambil menyusul adanya tuntutan rakyat mengenai pembenahan DPR RI.