Tuntutan Rakyat 17+8.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam memastikan aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Jumat (5/9/2025) berlangsung aman dan terkendali.

DPR RI resmi menghentikan tunjangan perumahan bagi anggotanya yang berlaku sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, ada juga pemangkasan tunjangan dan fasilitas bagi anggota dewan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR akan memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas bagi para anggota dewan.

Ratusan massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9/2025). Berdasarkan flyer yang tersebar, mereka menagih 17+8 Tuntutan Rakyat.

Airlangga Hartarto merespons 17+8 tuntutan rakyat terutama di sektor ekonomi, di antaranya menekankan pentingnya upah layak, pencegahan PHK massal.

Tuntutan 17+8 yang ditujukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai menggema di masyarakat. Tuntutan ini ternyata lahir dari suara-suara dan aspirasi masyarakat.

Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, jejaring organisasi masyarakat sipil, sejumlah influencer, komunitas, media baru, dan individu resmi menyerahkan "17+8 Tuntutan Rakyat" pada DPR RI.

Pemerintah merespons secara positif 17+8 Tuntutan Rakyat yang mencuat pasca rangkaian aksi unjuk rasa di berbagai daerah hingga akhir Agustus 2025.