UMKM RI.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan, pembiayaan usaha, hingga fasilitas kepemilikan rumah, setelah dilakukan kerja sama antara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pemerintah telah resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah aturan pendahulunya, yakni PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Pelita Air memperluas akses pasar bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yaitu dengan layanan Sales on Board melalui PAS Sky Shop sebagai bagian dari strategi peningkatan layanan sekaligus.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) telah menjamin Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp1.125,9 triliun kepada 36,3 juta debitur UMKM, dengan total penyerapan sebanyak 62,7 juta tenaga kerja. Penjaminan kredit tersebut tercatat sejak tahun 2007 hingga 2025.

Pemerintah mempertimbangkan kebijakan pajak tambahan untuk produk China yang membanjiri platform e-commerce, sebagai upaya melindungi pelaku usaha lokal. Langkah tersebut ditujukan agar UMKM Indonesia dapat lebih bersaing di pasar daring yang saat ini didominasi barang impor murah, sekaligus menjaga keberlangsungan pedagang offline maupun online domestik.

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah terus menguat, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu wilayah strategis nasional. Portal Satu Data Kalimantan Tengah mencatat jumlah usaha mikro di provinsi tersebut mencapai sekitar 278.588 unit pada periode 2023??"2024, mencerminkan besarnya basis ekonomi rakyat yang menopang aktivitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta rantai pasok sektor unggulan daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mendorong hilirisasi produk UMKM melalui penguatan pembiayaan dan pembangunan ekosistem bisnis yang terintegrasi. Upaya ini dilakukan agar pelaku UMKM mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat di dalam maupun luar negeri.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menanggapi usulan sejumlah pedagang terkait pembatasan kuota thrifting. Menurutnya, penyampaian aspirasi oleh para pelaku usaha adalah hal yang wajar.