UMKM RI.

Pemerintah menargetkan 10 juta wirausaha baru hingga 2029 sebagai upaya meningkatkan rasio kewirausahaan, sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Melalui target tersebut, rasio kewirausahaan Indonesia diharapkan meningkat dari 3,35 persen menjadi 3,6 persen pada 2029.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan, pembiayaan usaha, hingga fasilitas kepemilikan rumah, setelah dilakukan kerja sama antara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pemerintah telah resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah aturan pendahulunya, yakni PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait rencana pemerintah untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Holding Ultra Mikro (UMi) di bawah Danantara. BRI menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keberlanjutan pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah dinamika kebijakan yang sedang berkembang.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) telah menjamin Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp1.125,9 triliun kepada 36,3 juta debitur UMKM, dengan total penyerapan sebanyak 62,7 juta tenaga kerja. Penjaminan kredit tersebut tercatat sejak tahun 2007 hingga 2025.

Pemerintah mempertimbangkan kebijakan pajak tambahan untuk produk China yang membanjiri platform e-commerce, sebagai upaya melindungi pelaku usaha lokal. Langkah tersebut ditujukan agar UMKM Indonesia dapat lebih bersaing di pasar daring yang saat ini didominasi barang impor murah, sekaligus menjaga keberlangsungan pedagang offline maupun online domestik.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diminta segera mendaftarkan merek dan produk mereka agar menjadi pemilik sah hak kekayaan intelektual (KI). Langkah ini dinilai mampu membuka peluang bisnis yang lebih luas, mulai dari akses ke ekosistem penjual terkurasi yang menjamin keaslian produk hingga mendorong peningkatan transaksi, yang mayoritas didominasi oleh merek lokal.

Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mendorong hilirisasi produk UMKM melalui penguatan pembiayaan dan pembangunan ekosistem bisnis yang terintegrasi. Upaya ini dilakukan agar pelaku UMKM mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat di dalam maupun luar negeri.