Kumpulan Berita
Pengusaha kecewa dengan sikap para gubernur yang tetap ingin menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021
Pengusaha menyebut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HI.00.01/v/2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah tepat
Para buruh masih menolak keras Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait upah minimum provinsi (UMP) yang tidak mengalami kenaikan.
Para pengusaha mengkritisi kebijakan asimetris Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Upah Minimun Provinsi (UMP).
Menolak menjalankan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021
Apindo menilai seharusnya keputusan sejumlah Kepala Daerah harus sejalan dengan himbauan dengan pemerintah pusat.
Ada 5 Provinsi yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.