Keberadaan lembaga ini dianggap penting agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Implementasi UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis kurang populer karena kurangnya sosialisasi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019–2020 di Ruang Rapat Nusantara II Kompleks MPR-DPR.

Secara keseluruhan RUU yang telah diselesai dibahas dari awal periode 2014-2019 hanya berjumlah 77 RUU dan menjadi UU.

Jokowi menghadiri acara orientasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR dan DPD RI terpilih periode 2019-2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berencana membentuk Undang-Undang (UU) khusus transaksi online.

Pejabat jangan sembarangan membuat keputusan atau melakukan tindakan hukum, kalau tak mau berurusan dengan hukum.