Kumpulan Berita
Undang-undang.
Tok! DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Atur Surat Utang Danantara hingga Pusat Finansial Internasional
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Pengamat Soroti Pentingnya Regulasi Perampasan Aset Tanpa Pidana
Pengamat hukum Shri Hardjuno Wiwoho mengungkapkan, belum ada regulasi yang komprehensif secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB) di Indonesia.
DPR Bakal Godok Undang-Undang Satu Data
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan akan segera membahas terkait pembentukan undang-undang satu data.
Soal KUHP Baru, Kejaksaan Dinilai Bisa Jadi Motor Penggerak
Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk sanksi baru dalam KUHP.
DPR dan Pemerintah Sahkan 16 RUU Menjadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan legislatif bersama pemerintah telah mengesahkan 16 RUU menjadi UU sepanjang masa sidang 2024-2025.
Tok, DPR Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara dibawa ke paripurna.
RUU PPRT Terus Digodok Panja DPR
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di bawah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus menggodok pembahasannya.
Jawab Persoalan Buruh, PKS Dorong Lahirnya UU Ketenagakerjaan Berkeadilan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkeadilan untuk semua pihak. UU Ketenagakerjaan yang baru harus menjawab tiga kepentingan sekaligus, yakni perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh, iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha, dan fondasi ekonomi yang kuat.