Kumpulan Berita

Undang-undang.


Nasional
14 March 2026

Pengamat Soroti Pentingnya Regulasi Perampasan Aset Tanpa Pidana

Pengamat hukum Shri Hardjuno Wiwoho mengungkapkan, belum ada regulasi yang komprehensif secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB) di Indonesia.

Nasional
12 March 2026

DPR Bakal Godok Undang-Undang Satu Data

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan akan segera membahas terkait pembentukan undang-undang satu data.

Nasional
25 November 2025

Tok! RUU Pengelolaan Ruang Udara Disahkan Jadi Undang-Undang

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI yang digelar Selasa (25/11/2025).

Nasional
2 October 2025

DPR dan Pemerintah Sahkan 16 RUU Menjadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan legislatif bersama pemerintah telah mengesahkan 16 RUU menjadi UU sepanjang masa sidang 2024-2025.

Nasional
17 September 2025

Tok, DPR Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara dibawa ke paripurna.

Nasional
5 September 2025

Perkuat Supremasi Hukum, Pakar Usul Revisi Pasal di RUU Perampasan Aset

Pakar hukum Henry Indraguna mengusulkan revisi pasal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah menyita perhatian publik lantaran belum disahkan.

Nasional
2 September 2025
Nasional
16 August 2025

Jawab Persoalan Buruh, PKS Dorong Lahirnya UU Ketenagakerjaan Berkeadilan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkeadilan untuk semua pihak. UU Ketenagakerjaan yang baru harus menjawab tiga kepentingan sekaligus, yakni perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh, iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha, dan fondasi ekonomi yang kuat.

Nasional
24 July 2025

Tok! RUU Haji dan Umrah Jadi Usul DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat menjadikan Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.