Undang Undang

Prawitra Thalib menyarankan wewenang penyidikan harus dipertegas berada di kepolisian.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan sepanjang 2024 telah memutus 158 perkara Pengujian Undang-undang (PUU). Adapun perkara yang ditangani sebanyak sebanyak 240 gugatan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau kembali seluruh regulasi baik yang berbentuk undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP) hingga peraturan menteri (permen).