Kumpulan Berita
Rasa keadilan wajib dilindungi UU ITE.
Lantas, apa yang perbedaan kedua tim bentukan pemerintah ini?
Kemenko Polhukam telah membentuk dua tim untuk melakukan kajian terhadap revisi UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Nantinya korban UU ITE tidak boleh diwakilkan ketika membuat laporan di kepolisian.
Politikus Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan, sejak 2014 UU ITE telah banyak memakan korban.
Pakar Telematika Roy Suryo mengatakan, persoalan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukan pada undang-undang tersebut.
Pakar Keamanan Siber mendukung rencana revisi UU ITE.
Denny mengungkapkan hal itu usai BPS mengumumkan Aceh sebagai provinsi termiskin di pulau Sumatera.