Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diperlukan untuk kehidupan 

LPSK menilai rencana revisi UU ITE adalah sebuah langkah maju.

Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dilakukan apabila ada substansi yang berwatak pasal karet.

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) panduan penanganan kasus UU ITE dinilai tepat 

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menjelaskan program Virtual Police terkait dengan penanganan kasus UU ITE.

etua Tim Kajian Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), Sugeng Purnomo menyebut, pihaknya akan membuka hotline 

Menurutnya, pasal-pasal karet UU ITE telah merefleksikan hubungan yang saling bersilangan antara teknologi digital dan hukum.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memastikan pihaknya bakal menghukum penyidik yang melanggar pedoman penanganan perkara  UU ITE.