Kumpulan Berita
pemberian kewenangan kepada OJK tersebut bertentangan dengan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan KUHAP
OJK memiliki kewenangan sebagai lembaga yang berhak melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana keuangan.
Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) telah disepakati