UU TNI.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi undang-undang yang paling banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang 2025.

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang kini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 kembali menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam pembangunan institusi pertahanan nasional.

Hal ini menanggapi pengakuan Marcella Santoso.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan terkait undang-undang TNI yang telah disahkan.

Presiden Prabowo Subianto telah meneken Undang-Undang (UU) TNI sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Sebelumnya, UU TNI telah disahkan di Paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025.

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan DPR RI menuai sorotan berbagai kalangan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani angkat bicara ihwal undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Unjuk rasa tolak pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI di DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) ricuh.