Wamenkumham

Eddy mengatakan LKLB bukan menolak atau melebur perbedaan menjadi keseragaman.

Eddy menyimpulkan bahwa reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia mendesak untuk segera dilakukan.

“Terkait ancaman pidana kami melakukan sinkronisasi dengan beberapa ketentuan. Ada 7 poin,” kata Wamenkumham dalam pemaparannya.

Draft terbaru RUU KUHP tersebut kata Edward sudah diberikan ke Komisi III DPR

Wamenkumham mengatakan tidak akan menghapus pasal penghinaan presiden di RKUHP. 

Eddy menyampaikan, sedikitnya ada lima hal yang perlu dilakukan perbaikan atas RKUHP tersebut.

Kepala negara kemudian melaporkan pemberian CD Metallica tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga apabila hukum tentang korupsi itu dicabut, maka korupsi akan berjalan kembali.