JAKARTA - Pemerintah telah meluncurkan Program Kartu Prakerja yang bertujuan membantu korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Namun, Program Kartu Prakerja menuai polemik, sebab salah satu pemilihan mitra kartu prakerja melibatkan perusahaan Ruangguru yang di mana dimiliki oleh Belva Devara yang kala itu menjabat sebagai Staf Khusus Presiden. Pada akhirnya Belva mundur dari Staf Khusus pada April 2020.
Kini, Program Kartu Prakerja kembali disorot. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan penghentian sementara Program Kartu Prakerja hingga ada perbaikan.
Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Ditunda
Dalam surat edaran yang dikutip Okezone, Jakarta, Jumat (19/6/2020), ada tiga poin mengenai kesimpulan dan saran soal Program Kartu Prakerja.
Pertama. KPK merekomendasikan penghentian sementara program Kartu Prakerja gelombang keempat sambil dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan untuk kelanjutan program.
Baca Juga: Batal Dibuka Habis Lebaran, Kapan Pendaftaran Gelombang 4 Kartu Pra Kerja?
Kedua. Untuk perbaikan teknis pelaksanaan program, KPK merekomendasikan sebagai berikut:
- Penerimaan peserta dilakukan dengan metode pasif di mana peserta yang disasar pada whitelist, tidak perlu mendaftar daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana untuk kemudian ikut program
- Penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sisi anggran
- Permintaan legal opinion ke Jamdatun-Kejaksaan Agung RI tentang kerjasama dengan delapan platform digital ini apakah termasuk dalam cakup PBJ pemerintah
- Platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya
- Kurasi materi pelatihan dan kelayakan untuk diberikan secara daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis
- Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP
- Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket
- Pelibatan BNSP dalam penyusunan standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program
Ketiga. KPK merekomendasikan pengembalian implementasi program ke kementerian yang relevan yaitu Kemnaker mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana
Follow Berita Okezone di Google News
(dni)
