JAKARTA - Pada Mei 2020 lalu, laporan organisasi kesehatan dunia (WHO) melaporkan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) negara-negara di dunia dibayangi oleh krisis kesehatan mental akibat pandemi Covid-19.
Namun, perhatian negara-negara di dunia akan kesehatan mental masyarakatnya sangat minim, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk fokus terhadap masalah kesehatan mental masyarakatnya.
Terlebih saat pandemi Covid-19 di mana, banyak masalah menimpa masyarakat dan memperburuk kondisi mentalnya.
“Dan akhirnya sekarang bulan Mei PBB membuat pernyataan bahwa kebongkar lah bahwa negara-negara itu tidak mengarusutamakan kesehatan jiwa. Upaya preventif, kuratif, promotif, bahwa ketahuan setelah ada banyak kasus kesehatan kejiwaan, ketahuan bahwa negara-negara itu tidak mendahulukan untuk kesehatan jiwa. Ya mau gimana lagi, kita juga sama termasuk yang enggak,” kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (PDSKJ) DKI Jakarta, Nova Riyanti Yusuf kepada SINDO Media, Rabu (29/7/2020).
Baca Juga: Buka Hotline 119, Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Malu Konsultasikan Kesehatan Jiwa
Perempuan yang akrab disapa Noriyu membeberkan, saat pandemi kemarin, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) membuka layanan swaperiksa di website mereka terhadap masyarakat yang ingin mengukur kesehatan jiwanya.
Sampai 14 Mei lalu ada 2.364 responden dari 34 provinsi. Dan 72% perempuan atau mayoritas yang mengikuti swaperiksa itu. Dari situ, ketahuan ada masalah psikologi 69% dan kalau dibreakdown masalahnya yakni, 68% cemas, 67% depresi dan 77% trauma psikologis di masa Covid-19.
Follow Berita Okezone di Google News
