WAKIL Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati membeberkan inovasi dan langkah-langkah di bidang pariwisata dalam menghadapi situasi kebencanaan kepada Badan Legislasi Urusan Daerah (BLUD) Dewan Perwakilan Daerah.
"Di antaranya telah diterbitkan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020, bahwa penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali perlu dijaga secara kondusif sesuai dengan visi pembangunan daerah 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' melalui Pola Pembangunan Berencana Menuju Bali Era Baru," kata Tjokorda pada Rabu, kemarin.
Dalam rapat dengar pendapat secara virtual dengan BLUD DPD itu, ia menyampaikan secara spesifik Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali itu tidak mengandung penanganan wabah Covid-19 secara khusus, karena perda disusun pada 2019 sebelum terjadi pandemi.
Baca juga: 5 Fakta Menarik Pulau Natal, Letaknya Dekat Indonesia tapi Milik Australia
"Tetapi, kalau kita perhatikan secara seksama bab demi bab, pasal demi pasal, terutama pada pasal 30 telah diatur tentang kebencanaan meliputi perihal pencegahan bencana, penanganan dan pemulihan pascabencana," ujar Wagub yang akrab dipanggil Cok Ace itu.
Cok Ace menambahkan, di antara isinya menetapkan, pertama kebijakan-kebijakan pencegahan bencana atau keadaan darurat dan pemulihan kepariwisataan budaya Bali dari akibat kebencanaan atau keadaan darurat.
Kedua, kebijakan menyangkut program aksi dan protokol pencegahan, penanganan dan pemulihan dari akibat kebencanaan. Ketiga, hal atau keadaan darurat atau bencana yang disebabkan faktor alam atau non-alam yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan kepariwisataan Bali secara luas.
"Nah, wabah Covid-19 termasuk yang disebabkan non-alam," ucap Cok Ace sembari memaparkan kebijakan-kebijakan maupun program-program yang sudah dilaksanakan Pemprov Bali selama pandemi berlangsung.
Follow Berita Okezone di Google News
