Alasan yang paling lumrah ditemukan adalah karena distributor gas belum menyelesaikan perjanjian dengan seluruh industri hulu gas, sehingga penetapan tarif gas senilai USD6/Mmbtu harus tertunda.
Artinya, beberapa perusahaan yang berbasis gas masih saja harus membayar di tarif sebelumya yakni sekitar USD9-USD11/Mmbtu.
Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Sumatera Utara Ridwan Goh mengatakan bahwa dirinya juga mendapat laporan yang sama dari beberapa perusahaan yang menggunakan gas dalam jumlah banyak.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menurunkan harga gas ini, walaupun masih belum benar-benar sepenuhnya menjadi USD6/Mmbtu. Pengajuan dari beberapa perusahaan kepada Pemerintah masih belum mendapatkan approval hingga saat ini," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Ridwan mengatakan Mark PT Mark Dynamics, Tbk bukan satu-satunya perusahaan yang masih belum mendapatkan manfaat ini sepenuhnya. Ridwan berharap pemerintah dapat merampungkan eksekusi ini secara cepat dan merata.
“Kalau untuk pabrik pertama sudah kami rasakan manfaatnya, kami juga berterima kasih untuk itu. Tapi untuk pabrik baru ini tariff yang dibebankan masih USD10,28/Mmbtu. Saya di sini berbicara sebagai medium, mewakilkan beberapa perusahaan, tidak hanya Mark Dynamics, untuk menyampaikan dengan etikad baik kepada Pemerintah bahwa pemerataan harga gas ini pasti akan memberikan dampak baik terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan," imbuhnya.
Follow Berita Okezone di Google News
