Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terungkap! Ini Alasan Biaya Logistik di RI Masih Mahal

Ahmad Hudayanto, Jurnalis · Rabu 01 Desember 2021 11:52 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 01 620 2510124 terungkap-ini-alasan-biaya-logistik-di-ri-masih-mahal-Pfyiq9A4AI.jpg Biaya Logistik di Indonesia Masih Jadi Tantangan. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)

JAKARTA - Biaya logistik masih menjadi masalah atau tantangan di Indonesia. Hal ini pun mempengaruhi ongkos pengiriman, sehingga mempengaruhi harga barang.

Asisten Deputi Bidang Industri Pendukung Infrastruktur, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Yohannes Yudi Prabangkara mengatakan, Indonesia masih mempunyai PR besar untuk bisa menurunkan biaya logistik agar semakin terjangkau.

Mengutip survei yang dilakukan Bank Dunia pada 2018 mengenai performa logistik, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-46, dari 160 negara, dengan skor 3.15, dengan 5 sebagai skor tertinggi. Biaya logistik tercatat sebagai yang tertinggi di ASEAN, mendekati 24% dari PDB.

Baca Juga: Transportasi Logistik Dipastikan Berjalan Lancar meski PPKM Level 4

“Biaya kirim komoditas dari Pulau Seram ke Surabaya sebesar Rp60 juta per kontainer. Sementara, ongkos kirim dari Surabaya ke Cina hanya Rp30 juta per kontainer. Ini butuh perhatian khusus,” ujar Yudi, Rabu (1/12/2021).

Yudi menambahkan pemerintah tengah melakukan sejumlah rencana aksi untuk memperbaiki kondisi. Ada sejumlah sektor yang tengah dibidik untuk dibenahi, diantaranya adalah, kepabeanan, kondisi infrastruktur, sistem pelacakan pengiriman barang, kemudahan pengiriman barang ke luar negeri dan tata kelola logistik.

Baca Juga: Tekan Biaya Logistik, Waktu Tempuh di Jalan Ditargetkan 1,9 Jam per 100 Km

Dari sisi hukum, Yudi mengungkapkan bahwa dua buah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, yaitu PP No.41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan PP No.10/2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah telah dikeluarkan guna mengawal penegakan aturan yang diharapkan berujung pada efisiensi kerja dan biaya.

“Dari sisi penguatan infrastruktur, pemerintah akan terus berusaha melengkapi berbagai kebutuhan infrastruktur yang diperlukan guna mendukung ekosistem logistik nasional,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Yudi, hingga saat ini telah berhasil membangun, sebagian masih dalam taraf pembangunan, 54 ruas jalan tol, 13 pelabuhan, 8 bandara dan 15 jalur rel kereta, 37 jembatan udara di Papua.

Dalam proyek ambisius tol laut, 32 trayek telah beroperasi dan melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri dari 9 pelabuhan pangkal, 97 pelabuhan singgah.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Logistik, Intermodal dan Keselamatan Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi menambahkan bahwa pada prakteknya, jalur tol laut sering difungsikan dengan mengabaikan sisi keekonomian.

“Kami pernah mengarahkan kapal untuk mengangkut beras dari Merauke menuju daerah- daerah terpencil di Papua. Kepentingan pendistribusian barang jadi perhatian utama,” ujarnya.

Cris melihat bahwa salah satu masalah terbesar yang menghalangi turunnya ongkos logistik adalah ketimpangan supply dan demand antara Indonesia bagian barat dan timur. Dia melanjutkan, sering kapal berangkat dari Surabaya, yang menjadi pusat distribusi, ke arah Indonesia bagian timur dalam kondisi penuh, tapi pulangnya mereka tidak mengangkut apa-apa, yang tentu saja mengakibatkan bengkaknya ongkos kirim.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini