Untuk tahun 2022 badan usaha PT Pertamina Patra Niaga ditetapkan menyalurkan solar subsidi sebanyak 14,9 juta kl dan Badan Usaha PT AKR sebesar 186.000 kl atau setara 18,6 miliar liter.
"Jangan sampai terjadi ada badan usaha yang tak sanggup melaksanakan seluruh penyaluran solar subsidi karena tingginya harga BBM sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 2019 yang lalu," ungkapnya.
Pada harga jual solar subsidi sebesar Rp5.150/liter terdapat subsidi tetap pemerintah yakni sebesar Rp500/liter, sementara harga keekonomian solar sekitar Rp13.000/liter. Artinya Badan usaha penyalur harus menalangi terlebih dahulu selisih harga jual dengan harga keekonomian sekitar Rp7.800/liter, katanya.
Perlu modal yang sangat besar buat menalangi selisih harga tersebut misalnya saja jika Badan Usaha AKR menyalurkan sebanyak 15.000 KL atau 15.000.000 liter per bulan maka setidaknya perbulan dibutuhkan dana talangan sekitar Rp117 miliar.
"Dana talangan ini akan semakin membengkak jika selisih harga tersebut terjadi dan bertahan untuk waktu yang lama. Sementara selisih harga tersebut tergolong sebagai kompensasi yang pembayarannya 'belum' dianggarkan secara pasti pada saat penetapan kuota dilakukan," katanya.
Follow Berita Okezone di Google News
(dni)
