Ini Daftar 41 Usulan RUU Usulan Prolegnas Prioritas 2023 : Okezone Tren

JAKARTA - Sebanyak 41 Rancangan Undang-undang (RUU) usulan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 telah disepakati Badan Legislasi DPR RI beserta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan DPD RI.

Ketiga lembaga negera tersebut menyetujui di antaranya yakni RUU Hukum Adat, RUU Omnibus Law di sektor keuangan, RUU Larangan Minuman Beralkohol dan bahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang baru diajukan pemerintah, untuk direvisi.

Dalam rapat kerja Baleg DPR RI ihwal pembahasan RUU Prolegnas 2023 tersebut dihadiri oleh Menkumham Yasonna Laoly dan DPD. Rapat itu dipimpin oleh Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas itu, dihelat di kompleks parlemen Senayan pada Rabu kemarin (23/11/2022).

"Menyetujui untuk menyepakati, satu, Prolegnas RUU Perubahan Prioritas tahun 2022 sebanyak 32 RUU; dua, Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023 sebanyak 41 RUU dan Prolegnas RUU perubahan keempat RUU tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU," ujar Supratman seperti ditayangkan dalam kanal youtube Baleg DPR RI, Kamis (24/11/2022).

Dari RUU tersebut, ada dua RUU dari pemerintah, yakni rencana revisi UU IKN beserta RUU pengadaan Barang dan Jasa. Menkumham Yasonna pun mengapresiasi mengapresiasi usulan DPR yang disepakati oleh sejumlah fraksi-fraksi yang ada di parlemen.

"Pemerintah dapat menerimanya dan kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya. Waullahul muwafiq ilaa aqwami thoriq, Wassalamu'alaikum," ucap Yasonna.

Fraksi yang menyetujui RUU Prolegnas tersebut, fraksi parpol yang berada di luar kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, yaitu Demokrat dan PKS menyatakan menolak. Hanya fraksi Nasdem yang belum mengambil keputusan atau abstain.

RUU Prolegnas Prioritas 2023 terdiri dari 26 usulan DPR, 12 RUU usulan pemerintah dan sisanya yakni 3 RUU menjadi usulan DPD. Ihwal revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023, fraksi parpol pendukung pemerintah sepakat bulat menyetujui hal tersebut.

Follow Berita Okezone di Google News

Adapun daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas 2023, sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)

8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law).

12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

13. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

14. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.

15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

18. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional).

19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

20. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

21. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian.

22. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

23. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

24. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

26. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

RUU usulan pemerintah:

27. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

28. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

29. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

30. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

31. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

32. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.

33. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah.

34. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

35. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

36. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

37. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

38. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

RUU usulan DPD:

39. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

40. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.

41. Rancangan Undang-Undang DPD Usulan baru Prolegnas tentang Bahasa Daerah.