Kumpulan Berita

BUMN


Inspirasi Bisnis
5 October 2025

Daftar Perusahaan yang Buka Program Magang Nasional Dapat Gaji UMP, Pendaftaran 7 Oktober

Daftar perusahaan di program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi. Nantinya para peserta program magang nasional ini mendapatkan gaji UMP.

Hot Issue
3 October 2025

Basmi Korupsi, ASDP Gandeng KPK Perkuat Integritas dan Transparansi BUMN

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan transparansi.

Hot Issue
3 October 2025

Badan Pengatur BUMN Disahkan, Menteri Dilarang Rangkap Jabatan

RUU BUMN disahkan menjadi UU, membentuk Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) dan melarang menteri rangkap jabatan. UU ini juga mengatur dividen saham seri A, kesetaraan gender, dan perpajakan BUMN.

Hot Issue
2 October 2025

Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang (UU).

Nasional
1 October 2025

Besok, RUU BUMN Bakal Disahkan di Rapat Paripurna DPR

Dasco mengatakan, RUU tersebut banyak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci poin-poin yang diubah sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut.

Hot Issue
30 September 2025

Purbaya Alokasikan Rp479 Triliun untuk Subsidi Energi dan Kompensasi 2025

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan Rp479 triliun untuk pembayaran subsidi energi dan kompensasi sepanjang tahun 2025. Jumlah ini sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp502 triliun.

Hot Issue
28 September 2025

3 Fakta Kementerian BUMN Bakal Diubah Jadi Badan Penyelenggara

Menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN (BP BUMN).

Hot Issue
26 September 2025

Purbaya Pastikan Revisi UU Tak Akan Geser BUMN di Bawah Naungan Kemenkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan memindahkan sejumlah perusahaan di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).