Partai Perindo.

Program tersebut diinisiasi Anggota DPRD TTS dari Partai Perindo, Marthen Natonis, melalui dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) Tahun 2025.

Ferry menegaskan, pendekatan yang tidak memberatkan partai politik merupakan langkah positif dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat dan kompetitif.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra, menegaskan kehadiran UU PPRT menjadi koreksi terhadap ketimpangan relasi kerja di sektor domestik.

Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Partai Perindo dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan.

Peringatan Hari Kartini kembali menempatkan isu kesetaraan dan peran perempuan dalam pembangunan sebagai agenda strategis. Di tengah dinamika ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif, perempuan dinilai masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan, permodalan, dan ruang pengembangan usaha.

Ferry Kurnia menegaskan, revisi undang-undang ini harus menjadi prioritas utama untuk segera diputuskan pada 2026.

Penetapan tersangka terhadap Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang baru saja dilantik menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan dan mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang seharusnya menjadi garda depan pengawasan pelayanan publik.

Ketimpangan sosial di tingkat akar rumput masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. Di tengah upaya mendorong kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat, masih terdapat warga yang hidup dalam keterbatasan ekstrem tanpa akses perlindungan sosial yang memadai.