Partai Perindo.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra, menegaskan kehadiran UU PPRT menjadi koreksi terhadap ketimpangan relasi kerja di sektor domestik.

Camat Kelapa Gading, Anita Permatasari, mengatakan, program tersebut penting sebagai upaya pencegahan berbasis edukasi di tingkat komunitas.

Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Partai Perindo dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan.

Ferry Kurnia menegaskan, revisi undang-undang ini harus menjadi prioritas utama untuk segera diputuskan pada 2026.

Konsolidasi ditujukan untuk mendorong program yang relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Penetapan tersangka terhadap Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang baru saja dilantik menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan dan mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang seharusnya menjadi garda depan pengawasan pelayanan publik.

Pasalnya, ruang yang seharusnya menjadi tempat aman dan pembentukan karakter justru diwarnai praktik yang merusak martabat korban serta mencederai nilai kemanusiaan.

Puspadaya Perindo juga mendorong kaum hawa dan juga para penyintas untuk berani berbicara dan berani bersuara terhadap kasus kekerasan seksual.