Partai Perindo.

Kecelakaan di perlintasan kereta api kembali menguak persoalan mendasar dalam tata kelola transportasi publik, terutama terkait aspek keselamatan dan kapasitas layanan. Peristiwa berulang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistemik agar mobilitas masyarakat dapat berlangsung aman dan berkelanjutan.

Partai Perindo menyoroti masih adanya kesenjangan akses transportasi publik di wilayah Jakarta Timur dibandingkan daerah lain di DKI Jakarta. Hal ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Perindo Jakarta Timur yang digelar di Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026).

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026), sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan berlangsung pada 2027 mendatang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menegaskan Jawa Barat menjadi wilayah prioritas utama dalam strategi politik partai. Hal ini disampaikan sebagai langkah awal menghadapi Pemilu 2029.

Konsentrasi kekuatan politik nasional semakin bertumpu pada wilayah dengan jumlah pemilih besar. Jawa Barat, dengan basis 35,9 juta pemilih, menjadi medan strategis yang menentukan arah kontestasi pemilu ke depan sekaligus barometer efektivitas kerja partai dalam menjangkau masyarakat.

Program tersebut diinisiasi Anggota DPRD TTS dari Partai Perindo, Marthen Natonis, melalui dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) Tahun 2025.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra, menegaskan kehadiran UU PPRT menjadi koreksi terhadap ketimpangan relasi kerja di sektor domestik.

Camat Kelapa Gading, Anita Permatasari, mengatakan, program tersebut penting sebagai upaya pencegahan berbasis edukasi di tingkat komunitas.