Partai Perindo

Partai Perindo menilai keterwakilan perempuan dalam politik tidak sekadar memenuhi ketentuan kuota, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan menghadirkan kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Pengalaman itu memberinya pemahaman mendalam mengenai demokrasi, tata kelola organisasi, hingga karakter sosial-politik masyarakat Jabar.

Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendesak penghapusan parliamentary threshold dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu. Sikap itu disampaikan dalam konferensi pers GKSR di Sekretariat Bersama GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(25/5/2026). GKSR meminta revisi menyeluruh terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3, serta mendorong pelibatan partai non-parlemen dalam proses pembahasannya.

Di tengah terbatasnya ruang pengembangan anak muda di daerah, lapangan olahraga di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, mulai memainkan peran lebih besar dari sekadar arena pertandingan.

Partai Perindo menyoroti masih rendahnya budaya membaca di tengah masyarakat, yang dinilai menjadi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Partai Perindo memperkuat pendekatan politik berbasis santri melalui pelantikan Ketua dan Pengurus DPW Partai Perindo Jawa Timur, Minggu 17 Mei 2026. Ahmad Zazuli atau Cak Jaz resmi dilantik sebagai Ketua DPW dalam agenda yang dihadiri tokoh agama nasional dan pimpinan partai.

Normans menilai kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan dana penanganan bencana harus menjadi pembelajaran serius bagi seluruh pejabat publik.

Binsar juga mengingatkan agar sekolah tidak melakukan intimidasi terhadap siswa yang tidak membayar biaya kegiatan, termasuk menahan ijazah maupun rapor.