Kumpulan Berita

BP BUMN.


Hot Issue
Kamis 12 Februari 2026 19:27 WIB

Lapor Prabowo, Dony Oskaria: Kampung Nelayan Dikelola BUMN Agrinas Jaladri

Dony mengatakan, kampung nelayan akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola melalui BUMN PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).

Hot Issue
21 December 2025

Pemulihan Pascabencana, Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Lokasi Bencana di Aceh Tamiang

BRI sebagai bagian dari Danantara mendukung tanggap darurat dan pemulihan pascabencana dengan menyalurkan berbagai bantuan

Hot Issue
10 December 2025

BUMN Diingatkan Jangan Sia-siakan Peluang Besar di Digitalisasi

Badan Pengelola (BP) BUMN menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan pengendalian internal sebagai fondasi utama transformasi BUMN

Hot Issue
23 October 2025

Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan bahwa masyarakat perlu khawatir terkait isu utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Hot Issue
15 October 2025

Prabowo Teken UU 16/2025 Ubah Kementerian BUMN Jadi BP BUMN

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lewat aturan ini, Kementerian BUMN resmi bertransformasi menjadi Badan Pengatur (BP) BUMN.

Hot Issue
8 October 2025

Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo di BP BUMN: Bukan Dicopot, Sudah Berhenti

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko sudah tidak lagi bertugas di Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Hot Issue
8 October 2025

Prabowo Lantik Ketua LPS dan Kepala BP BUMN, Ada Nama Arya Sinulingga?

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Selain itu, Arya Sinulingga disebut-sebut akan menjabat sebagai Kepala BP BUMN setelah RUU BUMN disahkan.

Hot Issue
3 October 2025

Badan Pengatur BUMN Disahkan, Menteri Dilarang Rangkap Jabatan

RUU BUMN disahkan menjadi UU, membentuk Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) dan melarang menteri rangkap jabatan. UU ini juga mengatur dividen saham seri A, kesetaraan gender, dan perpajakan BUMN.