BP BUMN

Presiden Prabowo Subianto melantik Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN, menandai transformasi dari Kementerian BUMN. Revisi UU BUMN membawa perubahan signifikan, termasuk status baru lembaga dan fokus pada efisiensi pengelolaan.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Selain itu, Arya Sinulingga disebut-sebut akan menjabat sebagai Kepala BP BUMN setelah RUU BUMN disahkan.

RUU BUMN disahkan menjadi UU, membentuk Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) dan melarang menteri rangkap jabatan. UU ini juga mengatur dividen saham seri A, kesetaraan gender, dan perpajakan BUMN.

Kementerian BUMN segera berubah statusnya menjadi BP BUMN

Menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN (BP BUMN).

Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, mengusulkan agar Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) diberi kewenangan untuk menyetujui atau menolak rencana kerja yang diajukan oleh BPI Danantara.

Komisi VI DPR RI sepakat membawa RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mengesahkan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).