Kumpulan Berita
Kepemilikan properti melibatkan dua jenis pajak daerah yang saling berkaitan, yaitu BPHTB dan PBB-P2.
Pemerintah daerah (pemda) diminta segera membenahi layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Pembenahan layanan BPHTB diperlukan untuk memberikan kepastian waktu dan proses kepada wajib pajak sekaligus mendukung kelancaran peralihan hak atas tanah dan bangunan.
Mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), wajib pajak kerap kali menghadapi kendala.
ATR mempercepat proses verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah.
NPOPTKP merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan BPHTB.
Calon pembeli juga perlu memperhitungkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi salah satu komponen biaya
Pemprov DKI Jakarta memberikan pengurangan BPHTB sebesar 50 persen untuk pembelian hunian pertama dengan kriteria tertentu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kebijakan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).